Jumat, 20 November 2026 | Portal Berita Resmi Pemprov Kalimantan Tengah
Media Sosial:

Ratusan Mahasiswa Palangka Raya Tolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja

Kontribusi dari Sekretariat DPRD Provinsi Kalteng, 13 Maret 2020 06:54, Dibaca 1,324 kali.


MMCKalteng - PALANGKA RAYA – Ratusan Mahasiswa Palangka Raya menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Kamis (12/3/2020) siang, mereka menolak pengesahan Rancangan Undang Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja, yang saat ini sedang dibahas pemerintah pusat bersama DPR.

Kedatangan ratusan Mahasiswa ini diterima sejumlah Anggota DPRD Kalteng, diantaranya Ketua Komisi I Y Freddy Ering didampingi sejumlah Anggota DPRD Kalteng lainnya, seperti Hj Maryani Sabran, Henry M Yoseph dan Hj Irawati.

(Baca Juga : Dewan Soroti Irigasi di Luwuk Kanan)

Ratusan massa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Palangka Raya (UPR) tersebut menilai bahwa RUU Omnibus Law Cipta Kerja bertentangan dengan amanat yang terkandung dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28 D Undang Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 tentang penjaminan hak setiap warga, termasuk pekerjaan dan penghidupan yang layak oleh Pemerintah.

Salah satu mahasiswa dalam orasinya menyampaikan bahwa adanya Omnibus Law Cipta Kerja dianggap sangat merugikan masyarakat, khususnya masyarakat pekerja/buruh. Karena bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 5 UU No 12/2011.

Mereka menilai, RUU ini kelak dapat menarik investor asing mengingat kemudahan akses yang diberikan untuk berinvestasi di wilayah Indonesia dan RUU ini sendiri banyak mendapat penolakan dari pihak masyarakat terutama dari serikat buruh.

“RUU ini jelas membahayakan nasib para pekerja dengan sistem kontrak baru. Untuk itu, kami sebagai mahasiswa menolak disahkannya RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang merugikan masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat buruh,” ucap salah satu pengunjuk rasa, dalam aksi kemarin.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Kalteng mengatakan, akan menampung semua aspirasi yang telah disampaikan dan akan segera menyampaikan apa yang menjadi tuntutan kepada pemerintah pusat.

“Sudah menjadi kewajiban kami untuk mendengarkan dan menampung aspirasi yang disampaikan oleh adek-adek mahasiswa. Oleh karena itu, aspirasi dan tuntutan yang disampaikan saat ini akan segera kami teruskan ke pemerintah pusat, karena kewenangan pembuatan RUU itu ada di DPR-RI dan pemerintah pusat bukan kewenangan DPRD,” ujar politisi senior dari Fraksi PDI Perjuangan ini.

Sekretariat DPRD Provinsi Kalteng

Sekretariat DPRD Provinsi Kalteng

Merupakan salah satu kontributor di Multimedia Center Provinsi Kalimantan Tengah.

Berita Lainnya
DPRD
Raperda LPj APBD 2018 Siap Dibahas
DPRD
6 Fraksi Setujui Pembahasan RAPBD 2018
DPRD
Dewan Apresiasi UMKM Tumbuh di Kalangan Ibu
DPRD
Dewan Bentuk Pansus Untuk Membahas Raperda LPj APBD TA 2018
DPRD
Perlu Pengawasan Lahan Gambut Cegah Daerah Dari Bencana Karhutla
DPRD
Pasokan Listrik Kalteng Surplus
DPRD
Kunker Komisi I DPRD Prov. Kalsel Dalam Rangka Penyusunan Perda
DPRD
DPRD Ajak Masyarakat Pasang Bendera Merah Putih
DPRD
Perlu Terobosan Kembangkan Pariwisata
Berita Terbaru
STATISTIK PENGUNJUNG
Hari Ini 3.744
Minggu Ini 45.641
Bulan Ini 1.808.355
Total Kunjungan 285.341.547