BPK Beri 5 Catatan LKPD Pemprov Kalteng

Kontribusi dari Sekretariat DPRD Provinsi Kalteng, 16 Juni 2020 06:40, Dibaca 1,268 kali.

MMCKalteng - PALANGKA RAYA- Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) Tahun Anggaran (TA) 2019 kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) yang diserahkan pada Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kalteng, Senin (15/6).

Meski meraih opini WTP, BPK RI masih menemukan sejumlah permasalahan yang diharapkan dapat ditindaklanjuti oleh Pemprov Kalteng. Disebutkan pada siaran pers melalui teleconference yang dibacakan Anggota VI BPK-RI Prof Harry Azhar Azis, beberapa permasalahan itu seperti kesalahan berulang atas pengklasifikasian beberapa anggaran belanja daerah, yang tidak sesuai dengan tujuan, serta peruntukannya dan atau output yang dihasilkan.

(Baca Juga : Duwel Rawing Pimpin Rapat Perdana )

Kedua, pengendalian atas pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah, belum sepenuhnya memadai. Kemudian temuan lainnya, realisasi belanja yang bersumber dari dana BOS tahun sebelumnya, belum melalui mekanisme pengesahan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), sehingga belum tersaji dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 2019.

“Kemudian, soal pengelolaan aset tetap Pemprov Kalteng, belum sepenuhnya memadai, serta beberapa paket pekerjaan yang tidak sesuai kontrak, baik kekurangan volume pekerjaan, ketidaksesuaian dengan spesifikasi teknis dan keterlambatan pekerjaan,” kata Harry.

Sebab itu, BPK RI menyarankan perlunya penguatan SDM di bidang pengelolaan keuangan daerah, khususnya bidang akuntansi dan review LKPD. Bahkan, untuk pola mutasi pegawai yang tidak memperhatikan ketersediaan SDM di bidang akuntansi keuangan daerah, baik kecukupan jumlah, kualitas dan proses regenerasi. Hal ini bisa berpotensi mengancam kesinambungan kemampuan Pemprov dalam pencatatan, penyajian dan pengungkapan laporan keuangan secara memadai.

Adanya temuan tersebut mendapat tanggapan dari Ketua DPRD Kalteng Wiyatno. Dia meminta Pemprov segera menindaklanjuti sejumlah catatan ataupun rekomendasi atas LHP tersebut. Dia menilai rekomendasi-rekomendasi ini lah yang wajib jadi perhatian selama tahun anggaran 2019.

“Kami berharap menyangkut penuntasan sejumlah temuan yang menjadi rekomendasi BPK RI, mesti segera ditindaklanjuti sesuai batas waktu yang sudah ditentukan undang-undang,” kata Wiyatno.

Dia juga mengapresiasi jajaran Pemprov atas raihan opini WTP yang sudah dicapai 6 kali berturut-turut sejak 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019. Kondisi ini juga membuktikan pemerintah bekerja, bahkan berupaya menjadikan Kalteng sebagai provinsi, dengan tata kelola keuangan akuntabel bahkan tertib. Pihaknya tidak memungkiri, keberhasilan itu juga tidak lepas dari upaya pemerintah dan koordinasinya dalam melaksanakan tugas.

“Kita apresiasi terhadap upaya pemerintah dan jajarannya yang sudah melaksanakan tugas terkait tata kelola keuangan daerah. Karena memang ini lah yang menjadi penentu keberhasilan dalam meraih opini WTP enam kali berturut-turut,” pungkasnya.

Sementara, Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran menyatakan akan segera melaksanakan rekomendasi BPK RI atas LHP dan LKPD Provinsi Kalteng TA 2019 tersebut.

"Saya instruksikan kepada seluruh jajaran agar pengelolaan keuangan dan aset dilakukan dengan baik dan akuntabel, serta tidak berpuas diri atas pencapaian yang diraih dengan opini WTP. Hal ini sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap rakyat," tegas Sugianto.

Opini WTP tersebut diraih dengan memperhatikan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektifitas sistem pengendalian intern.

Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kalteng itu dihadiri Gubernur Kalteng, Wagub Kalteng, Ketua DPRD beserta Wakil Ketua dan para Anggota Dewan, Danrem 102/Pjg, Wakapolda Kalteng, Kepala Pengadilan Tinggi dan Kepala Perwakilan BPK RI Kalteng.