Pemprov Dapat 4 Rekomendasi dari BPK RI

Kontribusi dari Sekretariat DPRD Provinsi Kalteng, 15 Mei 2018 07:38, Dibaca 1,048 kali.

MMCKalteng - Kalangan DPRD Kalteng bersama jajaran eksekutif menggelar rapat paripurna istimewa, Senin (14/5). Agenda yang dilaksanakan adalah penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Kalteng atas laporan keuangan Pemprov 2017. Kegiatan itu sendiri dipimpin oleh Ketua DPRD Kalteng R Atu Narang.

Hadir juga Gubernur Kalteng Sugianto Sabran beserta jajarannya. LHP itu sendiri diserahkan secara langsung Auditor Utama Keuangan Negara VI (Tortama VI) BPK-RI Dori Santosa. Dalam penyerahan itu disebutkan dari hasil pemeriksaan LKPD Provinsi, BPK masih menemukan beberapa permasalahan yang harus menjadi perhatian Pemprov Kalteng.

(Baca Juga : DPRD Kaltara Kunjungi DPRD Kalteng)

Dori menyebutkan ada empat rekomendasi terkait temuan pada lini pengendalian intern, yang harus dibenahi seperti pengelolaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yang belum memadai. Sehingga pada 2017 terjadi potensi kehilangan pendapatan, sebesar Rp4,6 milyar.

Lalu ada juga soal penetapan besarnya bagi hasil pajak daerah, yang belum sesuai realisasi pendapatannya, sehingga terjadi kekurangan penerapan transfer bagi hasil pajak daerah, ke kabupaten/kota sebesar Rp 75,5 milyar. Selain itu Pemprov dan Pemkab/kota belum melakukan serah terima aset tetap.

Tentunya yang berkaitan dengan pengalihan penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang pendidikan, kehutanan, kelautan, energi dan sumber daya mineral. Yang terakhir terkait pengelolaan aset tetap yang masih belum sepenuhnya memadai. Seperti belum lengkapnya informasi data aset tetap, kartu inventaris barang.

Ada juga beberapa aset yang belum diketahui keberadaannya, dan beberapa biaya rehabilitasi atau perbaikan belum diatribusikan ke aset tetap induknya. Disebutkan juga adanya temuan ketidakpatuhan pada umumnya, berupa kekurangan volume fisik pada beberapa kontrak pekerjaan di beberapa SOPD

terutama pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalteng yang berakibat pada kelebihan pembayaran. “BPK mengharapkan Pemprov Kalteng untuk secepatnya menindaklanjuti beberapa temuan,” tegas Doris. Hal itu khususnya seperti pengelolaan aset tetap.  Pasalnya apabila tidak segera ditindaklanjuti, bisa saja mempengaruhi opini kedepan.

Apalagi akumulasi nilanya akan melebihi batas toleransi, yang telah ditetapkan.

Sementara itu Ketua DPRD Kalteng R Atu Narang menegaskan dalam upaya memenuhi amanat UUD 1945 pihaknya akan menindaklanjuti hasil LHP BPK RI kepada Pemprov. Penyerahan ini juga dilaksanakan secara formal, dalam paripurna istimewa.

Terkait opini yang didapatkan oleh Pemprov Kalteng, dirinya berharap agar bisa menjadi tantangan bagi seluruh unsur ataupun aparatur yang ada di institusi tersebut. Tentunya agar kedepan, pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan bisa lebih baik lagi.

Perlu diketahui dalam penyerahan LHP BPK RI Perwakilan Kalteng kepada Pemprov dan DPRD Provinsi, mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dalam kegiatan itu Keta DPRD Kalteng juga menerima secara langsung LHP tersebut untuk ditindaklanjut kedepan.