Kalapas Muara Teweh Ikuti Akselerasi SADA Kumham Secara Virtual

Kontribusi dari Humas Kemenkumham Kalteng, 26 Agustus 2020 17:43, Dibaca 1,132 kali.

MMCKalteng - Barito Utara - Bertempat di ruang kerja Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Teweh, Sarwito mengikuti kegiatan Akselerasi Satu Data Indonesia melalui SADA Kumham (Satu Data Kumham) dan Pemanfaatan Dashboard Executive sebagai single source of truth di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Kegiatan dilaksanakan secara virtual yang diselenggarakan oleh Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Selasa (25/8/2020).

Kegiatan yang dimulai pukul 13.00 WIB ini merupakan tindak lanjut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-01.TI.06.03 Tahun 2019 tentang Integrasi Data dan Informasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, serta arahan strategis Menteri Hukum dan HAM tentang rencana mewujudkan Satu Data Kumham menuju Satu Data Indonesia. Turut hadir Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Bambang Rantam Sariwanto dan Staf Khusus Menteri Hukum dan HAM Bidang Transfomasi Digital, Fajar Lase selaku Narasumber Utama.

(Baca Juga : Tingkatkan Kualitas Kehumasan, Bapas Sampit Ikuti Kegiatan Penguatan Kehumasan)

Bambang Rantam, dalam arahannya menyampaikan bahwa Satu Data adalah sebuah upaya Pemerintah Indonesia dalam mendorong pengambilan kebijakan berdasarkan data. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka diperlukan pemenuhan atas data pemerintah yang akurat, mutakhir, terpadu, terintegrasi, mudah diakses dan dapat dibagipakaikan kembali oleh pengguna data. Dengan demikian, pemanfaatan data pemerintah tidak hanya terbatas pada penggunaan secara internal antar instansi, tetapi juga sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan data publik bagi masyarakat.

"Intinya prinsip Satu Data (SADA) ini untuk mempermudah diakses oleh pimpinan sehingga pimpinan bisa mengambil kebijakan yang tepat, serta untuk mengetahui kesamaan data di Kementerian Hukum dan HAM dalam membangun data untuk mewujudkan e-government," tuturnya.

Fajar Lase menambahkan bahwa Kumham saat ini sudah menerapkan Digitisasi, Digitalisasi dan Transformasi. Hal ini menunjukkan bahwa Kementerian Hukum dan HAM benar-benar bisa memanfaatkan kemajuan teknologi khususnya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. (Red-dok, Humas Kalteng, Agustus 2020).