Kepala Lapas Sukamara Beserta Jajaran Ikuti Sosialisasi Layanan Publik Berbasis HAM Melalui Virtual

Kontribusi dari Humas Kemenkumham Kalteng, 10 September 2020 16:16, Dibaca 952 kali.

MMCKalteng - Sukamara - Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Sukamara Asmuri beserta jajarannya mengikuti kegiatan Sosialisasi Layanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia. Sosialisasi ini diselenggarakan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Tengah. Kegiatan ini dimulai jam 10:00 WIB, diikuti oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan dan Imigrasi. Bagi UPT di luar daerah mengikuti secara virtual, Kamis (10/9/2020).

Pelayanan Publik  Berbasis Hak Asasi Manusia telah tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2018 tentang Penghargaan Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia. Pelayanan berbasis Hak Asasi Manusia mendorong terwujudnya perubahan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Tidak hanya memperbaiki dan melengkapi sarana dan prasarana, tapi pelayanan berbasis Hak Asasi Manusia juga mengubah perilaku yang lebih humanis dalam melayani masyarakat. Sehingga tidak ada diskriminatif terhadap pelayanan dan terciptanya kesetaraan pelayanan terutama bagi kaum difabel.

(Baca Juga : Lapas Palangka Raya Ikuti Ibadah dan Perayaan Paskah oleh Binrokris Dirjen PAS )

Direktur Diseminasi dan Penguatan Hak Asasi Manusia Johno Supriyanto menyampaikan di dalam memberikan pelayanan harus bersikap adil dan jangan pernah bermain pungli.

"Di dalam memberikan pelayanan kita harus bersikap adil dan jangan membeda-bedakan, jangan sampai ada lagi suap-menyuap. Kita harus memberikan rasa nyaman kepada masyarakat sehingga nantinya akan timbul kepuasan," tuturnya.

Dia juga berpesan untuk selalu mempermudah pelayanan dan jangan dipersulit serta perbaiki fasilitas-fasilitas pendukung untuk menjalankan Pelayanan yang berbasis Hak Asasi Manusia.

"Perhatikan sanitasi, laktasi, toilet, tempat bermain anak, fasilitas untuk penyandang disabilitas untuk memaksimalkan di dalam memberikan layanan yang berbasis Hak Asasi Manusia," tutup Johno Supriyanto. (Red-dok, Humas Kalteng, September 2020).