Tujuh Fraksi Setuju Bahas RAPBD 2021

Kontribusi dari Sekretariat DPRD Provinsi Kalteng, 25 November 2020 06:56, Dibaca 897 kali.

MMCKalteng - Palangka Raya – Tujuh Fraksi Pendukung DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) menyetujui dan menyepakati agar Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran (TA) 2021 untuk dibahas. Persetujuan ketujuh fraksi tersebut disampaikan pada Rapat Paripurna ke-8 masa persidangan III tahun sidang 2020, yang dilangsungkan di gedung dewan, Selasa (24/11/2020).

Rapat Paripurna kemarin dipimpin langsung Ketua DPRD Kalteng Wiyatno dan dihadiri oleh seluruh jajaran Anggota DPRD Kalteng. Sementara itu, dari Pemprov Kalteng dihadiri langsung Plt Gubernur Habib Ismail bin Yahya beserta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kalteng dan perwakilan SOPD Kalteng.

(Baca Juga : KPP Kobar Dikukuhkan)

Di dalam rapat tersebut, sejumlah fraksi pendukung DPRD menyampaikan sejumlah catatan yang hendaknya dapat menjadi masukan bagi Pemprov. Salah satunya, disampaikan Fraksi PDI Perjuangan, melalui juru bicara Fraksi Yulilis. Dalam paparannya, Fraksi PDI Perjuangan meminta Pemprov Kalteng untuk cerdas dan kreatif dalam menghasilkan dan mengelola sumber-sumber pendapatan.

“Pemprov Kalteng dituntut cerdas dan kreatif dalam pengelolaan sumber pendapatan, begitu pula dengan menghasilkannya. Sumber-sumber pendapatan alternatif itu perlu digali secara kreatif dan inovatif, dengan mengoptimalkan potensi ekonomi yang ada dengan efektif dan efisien,” kata Yulilis.

Pemprov Kalteng juga diminta untuk dapat meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi angka pengangguran masyarakat di Bumi Tambun Bungai, dengan memanfaatkan Corporate Social Responsibility (CSR) yang lebih terintegrasi.

“Yang tidak kalah pentingnya yakni pengendalian terhadap kebocoran pendapatan. Pihaknya menilai hal tersebut penting untuk dilakukan secara kreatif melalui langkah-langkah terobosan, tidak sebatas rutinitas dan seremonial saja. Begitu juga dengan upaya dalam peningkatan efisiensi administrasi pajak guna meningkatkan pendapatan daerah kita, hendaknya ada upaya kampanye dalam rangka penyadaran masyarakat untuk membayar pajak,” tukas Yulilis.

Untuk itu, dirinya meminta agar Pemprov Kalteng dapat memaksimalkan program-program prioritas yang telah dianggarkan pada RAPBD TA 2021, dengan harapan dapat memberi dampak langsung terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Kalteng. (Rovie / Foto: Rovie)