Jumat, 20 November 2026 | Portal Berita Resmi Pemprov Kalimantan Tengah
Media Sosial:

Kenalkan UU HPP kepada Masyarakat Kobar, KPP Pratama Pangkalan Bun Gelar Sarasehan Pajak Online

Kontribusi dari Diskominfo Kobar, 08 Desember 2021 09:25, Dibaca 1,396 kali.


MMCKalteng - Kotawaringin Barat - Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pangkalan Bun menyelenggarakan Sarasehan Pajak (Sajak) Online bertajuk "Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Sajak Online UU HPP)", secara daring melalui Zoom Meeting dan Channel Youtube pada Rabu (8/12/2021) bertempat di KPP Pratama Pangkalan Bun. Sajak Online UU HPP dibuka oleh Kepala KPP Pratama Pangkalan Bun, Dahlia dan dihadiri oleh lebih dari 200 peserta.

Kegiatan Sajak Online HPP ini merupakan tindak lanjut dari disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Selain itu, kegiatan ini merupakan serangkaian acara edukasi UU HPP yang dilakukan oleh KPP Pratama Pangkalan Bun sejak bulan November 2021. Hal ini dilakukan untuk mengenalkan UU HPP kepada masyarakat luas, utamanya di daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) dan sekitarnya.

(Baca Juga : Rekonsiliasi Aset Daerah Langkah Seruyan Wujudkan Laporan Keuangan yang Akurat)

Kepala KPP Pratama Pangkalan Bun, Dahlia dalam sambutannya menjelaskan bahwa UU HPP hadir sebagai salah satu langkah yang diambil pemerintah untuk mempercepat pemulihan ekonomi di Indonesia. 

"Dalam rangka mendukung upaya percepatan pemulihan ekonomi di Indonesia, pemerintah mengambil berbagai langkah strategis termasuk langkah kebijakan fiskal yang konsolidatif untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan guna mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera," kata Dahlia.

Menurut Dahlia, guna mendukung pemulihan ekonomi, pemerintah memerlukan kebijakan yang berfokus pada perbaikan defisit anggaran dan peningkatan rasio pajak.

"Langkah yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia antara lain penerapan kebijakan peningkatan kinerja penerimaan pajak, reformasi administrasi perpajakan, peningkatan basis perpajakan, penciptaan sistem perpajakan yang mengedepankan prinsip keadilan dan kepastian hukum, serta peningkatan kepatuhan sukarela wajib pajak," terangnya.

Dahlia menambahkan, sejalan dengan reformasi administrasi perpajakan yang sedang dijalankan oleh Direktorat Jenderal Pajak, diperlukan penyesuaian peraturan kebijakan perpajakan yang bersifat komprehensif, konsolidatif dan harmonis melalui UU HPP. “UU HPP disahkan dengan mengedepankan asas keadilan, kesederhanaan, efisiensi, kepastian hukum, kemanfaatan dan kepentingan Nasional,” tutupnya. (kpp pratama pbunpbun / edt : rkh) 

Diskominfo Kobar

Diskominfo Kobar

Merupakan salah satu kontributor di Multimedia Center Provinsi Kalimantan Tengah.

Berita Lainnya
KABUPATEN/KOTA
Bunda Literasi Sosialisasikan Gemar Membaca Sejak Dini
KABUPATEN/KOTA
Bupati Keluarkan Surat Edaran Partisipasi Menyemarakkan Kemerdekaan RI
KABUPATEN/KOTA
22 Tim Sepak Bola Berlaga di Turnamen KNPI Cup 2019
KABUPATEN/KOTA
Budi Santosa Resmi Buka Pameran Pembangunan Kobar Expo 2024
KABUPATEN/KOTA
Pemkab Gunung Mas Bersama Polres dan Kodim Sepakat Bentuk Lewu Isen Mulang
Berita Terbaru
STATISTIK PENGUNJUNG
Hari Ini 4.904
Minggu Ini 46.801
Bulan Ini 1.809.515
Total Kunjungan 285.342.707