Selasa, 17 November 2026 | Portal Berita Resmi Pemprov Kalimantan Tengah
Media Sosial:

Gusti Imansyah: Pengurusan Administrasi Kependudukan Dipermudah, Tapi Bukan Bebas Tidak Terkontrol

Kontribusi dari Muhammad Agusta Wijaya, 28 November 2018 20:01, Dibaca 5,541 kali.


MMC Kalteng - Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) Gusti Imansyah mengatakan bahwa proses pengurusan administrasi kependudukan saat ini dipermudah.

Sejak diberlakukannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Pendudukan dan Pencatatan Sipil, masyarakat yang melakukan kepengurusan administarsi kependudukan tidak memerlukan lagi surat pengantar dari RT dan RW maupun kelurahan.

(Baca Juga : Waspada dan Cerdas Berinvestasi Bagi Masyarakat Usia Pensiun dan Calon Pensiun)

“Mempermudah, tapi bukan bebas tidak terkontrol, untuk kondisi tertentu kita tetap meminta surat pengantar dari RT dan RW, kelurahan, apabila masyarakat yang mengurus tersebut tidak kita kenali dengan baik, kita menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, dengan pengantar tersebut kita bisa cek langsung, akan kita sortir,” ujar Gusti Imansyah, Senin (26/11).

Hal itu bukan berarti memperlemah aturan yang ada tersebut, lanjut Gusti Imansyah, akan tetapi ini merupakan proses kehati-hatian dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Hal itu justru untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, jangan sampai kita memberikan pelayanan yang mudah dan cepat akan tetapi tidak terkontrol, akhirnya terjadi penduduk-penduduk yang kita kesulitan mendatanya,” tuturnya.

Ia pun mencontohkan, beberapa waktu lalu ada masyarakat melakukan pengurusan surat keterangan kematian yang akan dipergunakannya sebagai syarat pengurusan proses perkawinan. Dalam prosesnya, hal ini tetap diminta surat pengantar dari RT dan RW atau kelurahan.

“Kita tetap minta surat pengantar untuk memastikan apakah benar suaminya meninggal dunia, jangan-jangan dibuat meninggal padahal mau kawin lagi,” katanya.

Disebutkannya pula, guna mengatasi persoalan-persoalan dan kesimpangsiuran infomasi mengenai kepengurusan administrasi kependudukan setelah diberlakukannya Perpres Nomor 96 Tahun 2018 dalam waktu dekat Disdukcapil Kobar akan mengeluarkan surat edaran terkait hal tersebut.

“Untuk di Kotawaringin Barat kami akan menyampaikan hal itu melalui Surat Edaran Bupati Kotawaringin Barat bahwa untuk kepengurusan administrasi kependudukan tidak memerlukan lagi surat pengantar, akan tetapi pada hal-hal tertentu tetap perlu surat pengantar dari RT dan RW maupun kelurahan, ini untuk mensortir penduduk-penduduk yang melakukan kepengurusan administrasinya,” pungkasnya. (Humas Diskominfo Kobar)

Muhammad Agusta Wijaya

Muhammad Agusta Wijaya

Merupakan salah satu kontributor di Multimedia Center Provinsi Kalimantan Tengah.

Berita Lainnya
KABUPATEN/KOTA
Jalan Jambu Dijadikan Kampung Tertib Lalu Lintas
KABUPATEN/KOTA
Bupati Kapuas Tinjau Bendungan Desa Buhut Jaya, Dorong Manfaat bagi Sektor Pertanian
KABUPATEN/KOTA
Perkuat Kerja Sama Publikasi, Bupati Mura Kunjungi LPP TVRI Stasiun Kalteng
KABUPATEN/KOTA
Tari Kolosal
KABUPATEN/KOTA
Dinsos Hanya Tangani ODGJ Yang Memiliki Keluarga
KABUPATEN/KOTA
Kabut Asap Di Palangka Raya Bukan Jaminan Naikan Status Karhutla
KABUPATEN/KOTA
Kwarcab Pramuka Kapuas dan Kodim 1011/KLK Laksanakan Operasi Semut
Berita Terbaru
STATISTIK PENGUNJUNG
Hari Ini 218
Minggu Ini 16.417
Bulan Ini 2.384.275
Total Kunjungan 285.298.818