Kabupaten Wajib Miliki WPR

Kontribusi dari Sekretariat DPRD Provinsi Kalteng, 24 Januari 2019 00:33, Dibaca 998 kali.

MMCKalteng – DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) menegaskan  seluruh pemerintah kabupaten/kota wajib memiliki Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat berusaha secara legal dan lingkungan penambangan bisa dilakukan secara terkendali.

Menurut anggota DPRD Kalteng HM Asera, WPR merupakan wilayah penambangan yang sah untuk masyarakat dan diatur dalam perundang-undangan.  Namun, sayangnya di Kalteng, izin untuk membuka kawasan WPR yang seharusnya membantu masyarakat sering dipersulit.

(Baca Juga : Setwan DPRD Kalteng Turut Meriahkan FBIM)

Hal ini menyebabkan banyaknya masyarakat yang melakukan penambangan secara ilegal. Sementara di satu sisi tindakan tersebut tidak bisa disalahkan karena menyangkut masalah usaha masyarakat dalam mencukupi kebutuhannya.

Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) V, meliputi Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau ini juga mengatakan, pemerintah dan aparat tidak bisa mengawasi dan mencegah kegiatan tambang ilegal secara maksimal, karena dilakukan dengan cara berpindah-pindah.

Dipaparkan politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, ke depannya  Komisi B DPRD Kalteng akan menjadwalkan rapat dengar pendapat (RDP) dengan pihak dinas/instansi terkait WPR. Sejauh mana pemerintah telah mengakomodir kepentingan masyarakat, khususnya bidang pertambangan.

“Sampai saat ini, Kalteng sama sekali tidak memiliki WPR. Saat RDP nanti, kita tekankan, agar seluruh kabupaten  bisa membuka WPR. Memang dulu pernah dirapatkan juga, namun pembukaan WPR belum bisa dilaksanakan karena usulan dari kabupaten belum seluruhnya terkumpul, namun sebenarnya hal itu bukan masalah, karena pemerintah sebenarnya bisa jemput bola,” pungkasnya.