Wacana Pemindahan Ibu Kota, Iklim Investasi Mulai Mengeliat

Kontribusi dari Iin Carolina, 28 Januari 2019 09:54, Dibaca 1,564 kali.

MMCKalteng - Wacana pemindahan ibukota pemerintahan RI ke Palangka Raya ternyata membawa dampak cukup positif. Terutama dari iklim investasi yang mulai menggeliat, dimana banyaknya orang dari luar Kalimantan Tengah yang mulai berlomba-lomba untuk berinvestasi dengan membeli tanah di wilayah Kota Palangka Raya.

Kondisi ini diakui Ketua DPRD Kota Palangka Raya, Sigit K Yunianto yang mengatakan, seiring kuatnya wacana pemindahan ibukota pemerintahan tersebut, maka membangkitkan munculnya iklim investasi. Mulai dari datangnya para pengusaha, pebisnis dan pejabat untuk  membeli tanah di Palangka Raya dengan tujuan untuk investasi jangka panjang.

(Baca Juga : Pembenahan Infrastruktur TPA, Upaya Raih Adipura)

“Bahkan khabarnya ada beberapa artis ibukota yang sudah banyak membeli tanah untuk investasi di Palangka Raya,” bebernya, Minggu (27/1/2019).

Dikatakan, wacana pemindahan ibukota RI ke Palangka Raya tersebut tidak lagi hanya sebatas wacana saja, namun tinggal menunggu realisasinya terutama kapan realisasi itu dilakukan pemerintah pusat.

“Salah satu indikator ibukota pemerintahan RI akan dipindahkan ke Palangka Raya bisa kita lihat bahwa beberapa waktu lalu pihak TNI AU sudah minta lahan ratusan hektare untuk pangkalan udara,” sebut Sigit.

Di sisi lain kata dia, Pemerintah pusat sendiri menilai dari beberapa sudut pandang bahwa Jakarta sudah tidak efisien untuk terus menjadi Ibukota negara.

“Kita telah menegaskan, Palangka Raya tidak pernah  meminta, tapi apabila negara menginginkan maka sebagai konsekuensinya kita harus siap. Ini bukan kepentingan satu atau dua pihak, namun kepentingan bangsa. Kami akan terus dukung arahan dari pemerintah pusat,” tegas Sigit.

Lembaga DPRD Kota Palangka Raya itu sendiri tambah dia akan siap mendukung serta turut membantu dan mengawasi proses dalam rencana pemindahan ibukota tersebut, terlebih  pemindahan ibukota ini merupakan permasalahan bangsa, yang mana pemerintah daerah harus bisa bahu membahu menemukan solusinya bersama.