Jumat, 20 November 2026 | Portal Berita Resmi Pemprov Kalimantan Tengah
Media Sosial:

Pemkab Kobar Laksanakan Penandatanganan PK bagi PPPK Formasi Tahun 2024 Periode I

Kontribusi dari Diskominfo Kobar, 09 April 2025 14:42, Dibaca 1,577 kali.


MMCKalteng - Pangkalan Bun - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Barat (Kobar) melaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerja (PK) bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) formasi tahun 2024 periode I, Rabu (9/4/2025).

Penandatanganan dilaksanakan pada Rabu-Kamis tanggal 9-10 April 2025 yang terbagi menjadi 4 sesi dan bertempat di Aula Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kobar. Sebanyak 594 PPPK yang telah menerima SK Pengangkatan telah diundang untuk melakukan penandatanganan PK ini.

(Baca Juga : Sinergi Memajukan Pendidikan, Bunda Guru Barito Utara Hadiri Konkerprov PGRI Kalteng 2026)

Kepala BKPSDM Kobar, Aida Lailawati dalam arahannya pada sesi pertama menyampaikan PK berisi panduan bagi PPPK dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai ASN. Jadi, PK ini bukan hanya sebuah dokumen formal saja, melainkan sebagai bentuk komitmen awal dalam mengemban amanah sebagai abdi negara. Adapun isi dari PK ini antara lain mencakup kewajiban, hak, masa kerja dan pemutusan kontrak.

“Saya minta kalian benar-benar membaca dan memahami isi PK tersebut sebelum menandatanganinya,” ucap Aida.

Lebih lanjut Aida menjelaskan, untuk kewajiban sebagai ASN, yang paling utama bagi seorang ASN adalah menjaga integritas dan moralitas. Integritas meliputi disiplin, kinerja dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas. Sedangkan moralitas mencakup sikap dan perilaku baik didalam maupun di luar kedinasan.

“Selain itu, juga perlu menjaga attitude baik terhadap pimpinan maupun sesama rekan kerja. Hasil penilaian ini nantinya yang akan menentukan apakah PK nya dapat diperpanjang atau tidak,” terang Aida.

Adapun masa PK bagi PPPK di Kotawaringin Barat berlaku selama 5 tahun. Selama masa itu, PPPK harus melaksanakan tugas dan kewajibannya di masing-masing OPD sesuai penempatannya tanpa terkecuali. Terkait dengan lokasi penempatan, PPPK tidak dapat mengajukan mutasi. Apabila PPPK merasa kurang cocok dengan lokasi penempatan maupun ada permasalahan lain, PPPK harus mengajukan pengunduran diri.

“Namun pengunduran diri sebagai PPPK memiliki konsekuensi apabila kurang dari 90 persen masa berlaku PK maka akan di blacklist untuk mengikuti seleksi CASN berikutnya,” ujar Aida lagi.

Terakhir, Aida mengingatkan bahwa Pemkab Kobar bisa saja memutus kontrak PK dan memberhentikan sebagai PPPK jika terbukti melakukan tindak pidana. Tindak pidana yang paling fatal yaitu terlibat narkoba, terorisme dan korupsi. “Saya ingatkan kalian jangan coba-coba untuk melakukan tiga hal tersebut,” pesan Aida. (fauzan/bkpsdm kobar)/Edt:UL

 

Diskominfo Kobar

Diskominfo Kobar

Merupakan salah satu kontributor di Multimedia Center Provinsi Kalimantan Tengah.

Berita Lainnya
KABUPATEN/KOTA
Bupati Kapuas Sambut Kedatangan Tim Pascasarjana UPR
KABUPATEN/KOTA
Dua ASN Pukesmas Raih Penghargaan Teladan Dari Provinsi
KABUPATEN/KOTA
Walikota Palangka Raya Hadiri Rakernas Indonesia Bersih
KABUPATEN/KOTA
Giat Pembinaan Wajib Pajak, Bapenda Kobar Lakukan Pemeriksaan
KABUPATEN/KOTA
Bapemperda Laporkan 10 Raperda Hasil Fasilitasi Gubernur
KABUPATEN/KOTA
Jangan Kucilkan, Tapi Beri Dukungan Mereka yang ODP dan PDP
KABUPATEN/KOTA
Pembukaan Seleksi Calon Anggota PASKIBRA 2019
KABUPATEN/KOTA
Lamandau Sukses Raih WTP ke-9
Berita Terbaru
STATISTIK PENGUNJUNG
Hari Ini 2.691
Minggu Ini 44.588
Bulan Ini 1.807.302
Total Kunjungan 285.340.494