Selasa, 17 November 2026 | Portal Berita Resmi Pemprov Kalimantan Tengah
Media Sosial:

Lima Fraksi DPRD Pulang Pisau Setujui Usulan Pencabutan Perda LPMK

Kontribusi dari Kominfo Pulang Pisau, 18 Agustus 2026 16:38, Dibaca 1,327 kali.


MMCKalteng - Pulang Pisau - Wakil Bupati Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, H. Ahmad Jayadikarta menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pulang Pisau dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap pidato pengantar Bupati terkait usulan pencabutan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK). Rapat Paripurna tersebut berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Kabupaten Pulang Pisau, Selasa (18/8/2026).

Dalam rapat tersebut, lima fraksi pendukung DPRD Kabupaten Pulang Pisau menyampaikan pandangan umumnya terhadap usulan pencabutan Perda Nomor 2 Tahun 2020. Secara umum, seluruh fraksi menyatakan persetujuan agar usulan tersebut dapat dibahas lebih lanjut.

(Baca Juga : Bupati Gunung Mas Hadiri Rapur Istimewa Masa Persidangan I)

“Dalam Rapat Paripurna, kita sudah mendengarkan pandangan umum dari lima fraksi pendukung DPRD, di mana masing-masing fraksi telah setuju untuk dibahas lebih lanjut,” kata Wakil Bupati.

Meski demikian, Wabup mengatakan sejumlah fraksi turut memberikan catatan terkait dasar pencabutan Perda tersebut, termasuk poin-poin yang dinilai perlu diperbaiki atau diperjelas dalam proses pembahasannya.

Menurutnya, pencabutan Perda tersebut berkaitan dengan adanya ketentuan yang telah diatur lebih lanjut melalui regulasi di bawahnya, termasuk Peraturan Bupati (Perbup).

“Karena semua ini sudah menjadi Perda. Jadi di atas dari Perda itu sudah ada, sehingga berbentuk Peraturan Bupati (Perbup). Mungkin demikian,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Pulang Pisau, Tandean Indra Bella, menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau telah mengajukan usulan pencabutan Perda yang mengatur tentang LPMK.

Ia mengatakan, DPRD masih akan membahas lebih lanjut alasan serta dasar hukum yang menjadi pertimbangan pemerintah daerah dalam mengusulkan pencabutan Perda tersebut.

“Kami jujur secara spesifik alasan pencabutannya belum tahu. Tapi nanti kami akan bahas secara bersama, kenapa Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang LPMK itu dicabut. Apa dasar hukumnya,” kata Tandean. (Diskominfostandi Pulang Pisau/Juandi/Barsel)/Edt:UL

Kominfo Pulang Pisau

Kominfo Pulang Pisau

Merupakan salah satu kontributor di Multimedia Center Provinsi Kalimantan Tengah.

Berita Lainnya
KABUPATEN/KOTA
Wabup Pulang Pisau Perjuangkan TKHL Masuk Database PPPK
KABUPATEN/KOTA
Literasi Keuangan Tentang Emas Bersama PT. Pegadaian
KABUPATEN/KOTA
Pemkab Kapuas Konsultasi ke LKPP
KABUPATEN/KOTA
Diskominfo Kabupaten Kapuas Ikuti BAKOHUMAS dan SAIK
KABUPATEN/KOTA
Kaum Perempuan Harus Lakukan Kegiatan Positif dan Bermanfaat
KABUPATEN/KOTA
Bupati Gunung Mas Beserta Isteri Gunakan Hak Pilihnya di TPS 09
KABUPATEN/KOTA
Wakil Bupati Pimpin Rapat Percepatan Penurunan Stunting 2026
Berita Terbaru
STATISTIK PENGUNJUNG
Hari Ini 737
Minggu Ini 16.936
Bulan Ini 2.384.794
Total Kunjungan 285.299.337