Keberadaan Angkot Perlu Perhatian Pemerintah

Kontribusi dari Iin Carolina, 26 Maret 2019 10:00, Dibaca 1,777 kali.

MMCKalteng - Palangka Raya – Angkutan Kota (angkot) di Palangka Raya dari tahun ke tahun semakin terpuruk kondisinya. Ditambah lagi dengan beroperasionalnya angkutan berbasis online yang secara tidak langsung berdampak terhadap penghasilan para sopir angkot.

Sukarno salah seorang sopir angkot mengatakan bahwa untuk operasional sehari-hari saja kami cukup kesulitan, terutama para sopir yang mengoperasikan armada sewa. Perlu kiranya ada bantuan dari pemerintah untuk keberadaan angkot di Palangka Raya, pungkasnya.

(Baca Juga : Wakil Bupati Gumas Buka Pelatihan Petugas Pendataan Awal Regsosek Tahun 2022)

Senada dengan Sukarno, Royani menyampaikan permasalahan yang dialaminya dalam mengoperasionalkan angkot, salah satu harapannya adalah agar urusan perijinan dan surat-menyurat lebih dipermudah. Permasalahan yang dialami para sopir angkot ini menjadi pembahasan utama pada rapat koordinasi pengelolaan angkutan umum dalam trayek dan angkutan umum tidak dalam trayek yang diselenggrarakan oleh Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya bertempat di Aula Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Palangka Raya, Senin (25/3/2019).

Acara ini dihadiri oleh Wakil Walikota Palangka Raya Hj Umi Mastikah, Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah, Kodim 1016 Palangka Raya, Polres Kota Palangka Raya, Organda Kota Palangka Raya, Perwakilan dari satuan organisasi perangkat daerah (SOPD) terkait dan Perwakilan dari Sopir serta pengelola angkutan umum dan online di kota Palangka Raya.

Eldy selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya mengingatkan perlunya sinergitas antar pengelola angkutan umum baik konvensional maupun online.

Ada beberapa poin yang dihasilkan dalam rapat koordinasi ini antara lain perlunya peremajaan armada dan inovasi dalam pengelolaan dan operasional angkot, perlu kajian ulang terhadap rute angkot saat ini, dan permudah pengurusan perijinan pengelola angkot. Adapun terkait operasional Bus Rapid Transit (BRT) perlu dilakukan kajian lebih lanjut, pungkas Eldy. (MC. Isen Mulang)