Masyarakat Hapalam Butuh Bangunan SMA/SMK

Kontribusi dari Sekretariat DPRD Provinsi Kalteng, 10 April 2019 07:45, Dibaca 836 kali.

MMCKalteng – Palangka Raya - Dalam pelaksanaan reses perseorangan belum lama ini, sejumlah keinginan masyarakat menjadi aspirasi yang diserap oleh kalangan DPRD Kalteng. Seperti yang dilaksanakan oleh wakil rakyat dari Dapil I yang meliputi Palangka Raya, Katingan, dan Gunung Mas P Lantas Sinaga.

Dalam kunjungannya ke Desa Hapalam, Kecamatan Tewang Sanggalang Garing, Kabupaten Katingan banyak harapan masyarakat yang menjadi catatan pihaknya. Seperti usulan pembangunan SMA/SMK, yang saat ini masih belum terlaksana. Dirinya menyebut warga setempat kerap menyampaikan usulan baik berupa proposal maupun secara langsung.

(Baca Juga : Kalteng dan Jabar Sama-sama Miliki Sub Suku)

Tentunya kepada unsur terkait di provinsi ataupun pemerintah daerah. Apalagi saat ini, ucapnya, kewenangan SMA sendiri, sudah ada di lingkup provinsi. “Desa Hapalam saat ini belum memiliki SMA sehingga anak-anak yang ada di jenjang itu, terpaksa bersekolah di luar desa,” ujarnya kepada Tabengan disela-sela kegiatan reses, belum lama ini.

Anggota Komisi A itu menyebutkan para orang tua di Hapalam, terpaksa menyekolahkan anaknya di wilayah Pendahara. Persoalan utamanya selain jarak yang cukup jauh, anak-anak itu juga mesti menyeberang dengan sarana feri penyeberangan, untuk sampai ke SMA tujuan. Apabila feri tengah sibuk atau ada kendala, maka tidak akan tepat waktu menjemput anak-anak untuk menyeberang.

Dampaknya jelas para siswa-siswi dari Hapalam tersebut, akan mengalami keterlambatan. Terkait usulan tersebut pihak desa sudah menyediakan lahan yang akan dihibahkan, dengan luasan sebesar 4 Ha.”Maka sangat besar harapan mereka, bangunan SMA atau SMK bisa direalisasikan mengingat betapa pentingnya pendidikan,” ucapnya.

Wakil Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kalteng itu menambahkan hal lain yang juga mesti menjadi perhatian, seperti jaringan telekomunikasi.

Tidak adanya sinyal bahkan jaringan internet, jelas berdampak negatif bagi perkembangan teknologi di wilayah itu. Apalagi saat ini lini pendidikan sudah mulai menerapkan ujian berbasis komputer, hingga mata pelajaran yang juga berkaitan dengan internet.