DPRD Kalteng Dukung Penyederhanaan Pemilu

Kontribusi dari Sekretariat DPRD Provinsi Kalteng, 24 April 2019 07:30, Dibaca 1,117 kali.

MMCKalteng – Palangka Raya - Pelaksanaan Pilpres dan Pileg 17 April 2019 lalu, menjadi salah satu pesta demokrasi yang cukup banyak mendapat sorotan dari berbagai unsur. Dibalik kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang sangat maksimal, perlu adanya sejumlah pembenahan dari sisi sistem pelaksanaan di lapangan.

Hal itu juga mendapat tanggapan serius dari kalangan legislatif, khususnya Ketua DPRD Kalteng R. Atu Narang. Dari informasi masyarakat di lapangan, memang diakui pelaksanaan Pemilu 2019 masih cukup rumit.  “Memang diakui publik, pemilu tahun ini adalah pemilu yang paling rumit. Apakah dari pihak penyelenggara pusat perlu ada pemikiran atau terobosan baru, dalam artian disederhanakan lagi sistemnya,” ujar Atu ketika ditemui awak media usai pelaksanaan rapat kerja, Selasa (23/4).

(Baca Juga : Bamus Mulai Susun Jadwal)

Terkait adanya penyederhanaan pola pelaksanaan pemilu ke depan, dirinya sepakat dengan tindaklanjut tersebut. Keinginan penyederhanaan itu sendiri cukup beralasan mengingat kendala pada sistem pencoblosan dan lamanya waktu penghitungan suara saja. Namun juga menjadi pemilu yang cukup banyak memakan korban Meninggal Dunia, akibat kelelahan.

Terkait itu dirinya juga menyampaikan usulan dari komponen di bawah, dimana ada harapan konsep penyelenggaraan pemilu ke depan bisa dirubah. “Gubernur ataupun presiden dipilih rakyat langsung, tapi kalau unsur dibawahnya ditindaklanjuti oleh DPRD atau pihak yang berkompeten masing-masing daerah,” ucap Ketua DPRD PDIP Kalteng tersebut.

Sementara itu Legislator dari Fraksi Nasdem Hj. Agus Susilasani juga mengakui pelaksanaan pemilu 2019, sedikit agak rumit bagi sejumlah unsur. Misalnya saja seperti masyarakat yang memiliki pendidikan rendah, akan kesulitan memahami banyaknya komponan pada lima kertas suara yang ada.

“Apalagi DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota, DPR RI yang tidak ada gambar. Bukan masalah bagi mereka yang berpendidikan menengah ke atas. Namun yang berpendidikan rendah jelas terkendala, karena sulit mengidentifikasi calon yang mereka akan pilih,” ucap wakil rakyat dari Dapil IV yang meliputi Barsel, Barut, Bartim, dan Murung Raya tersebut.

Bahkan diakuinya untuk penghitungan suara saja, pihak KPPS mesti menghabiskan waktu hingga dini hari. Maka menindaklanjuti itu dirinya sepakat kedepan ada penyederhanaan sistem, yang mampu meringkas kinerja jajaran KPPS ataupun memudahkan masyarakat dalam memberikan pilihannya.