Tim Damkar Kecamatan Minim Peralatan

Kontribusi dari Sekretariat DPRD Provinsi Kalteng, 30 April 2019 07:26, Dibaca 993 kali.

MMCKalteng – Palangka Raya - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Tengah (Kalteng) minta pemerintah membantu peralatan Tim Pemadam Kebakaran (Damkar) Kecamatan. Pasalnya, sampai saat ini masih banyak Tim Damkar Kecamatan yang diharapkan menjadi ujung tombak dalam menghadapi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) minim peralatan.

Anggota DPRD Kalteng H. M. Asera mengatakan dalam beberapa kali reses maupun kunjungan kerja jajaran pemerintah kecamatan sangat mengharapkan adanya bantuan peralatan. Di antaranya disampaikan sejumlah kecamatan di Kabupaten Pulang Pisau (Pulpis) dan Kapuas.

(Baca Juga : Ratusan Massa Kembali Tolak Omnibus Law )

“Dari hasil reses, hampir semua kecamatan itu mengeluh karena kebijakan dalam rangka penganggaran dan penanggulanan kebakaran hutan dan lahan harusnya mereka diberi peran yang lebih maksimal,” kata Asera, saat dibincangi, di gedung dewan, Senin (29/4).

Dalam reses beberapa waktu lalu, ungkap Wakil Ketua Komisi B, yang membidangi ekonomi dan sumber daya alam (SDA) ini, pihak kecamatan membutuhkan dukungan baik peralatan dan anggaran.

“Artinya selama ini untuk sarana dan prasarana, pompa dan sebagainya itu mungkin segelintir kecamatan saja yang punya alat yang bisa menjangkau atau hanya ada di kabupaten di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD),” terangnya.

Legislator dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menjelaskan daerah Kapuas dan Pulang Pisau merupakan dua daerah yang juga rawan terjadi Karhutla. Oleh sebab itu, apa yang menjadi aspirasi pihak pemerintah kecamatan ini sangatlah wajar dalam rangka melakukan pencegahan maupun pemadaman.

“Jadi kalau selama ini cenderung dari provinsi atau kabupaten itu kan tidak efektif karena yang tahu kondisi lapangan kan mereka di sana, seperti Dadahup, Pangkoh, Maliku, Pulang Pisau maupun Kahayan Hilir. Saya kira betul juga kalau mereka yang kita maksimalkan, jangan hanya sekadar alat, perlu juga operasional dan anggaran yang memadai, makanya pihak Pemprov maupun kabupaten perlu memikirkan perencanaan untuk memberi peran yang lebih besar kepada pemerintah kecamatan,” sarannya.