Senin, 16 November 2026 | Portal Berita Resmi Pemprov Kalimantan Tengah
Media Sosial:

Komisi B Intens Perketat Pengawasan

Kontribusi dari Sekretariat DPRD Provinsi Kalteng, 30 Juli 2019 07:22, Dibaca 1,066 kali.


MMCKalteng - Palangka Raya - Kalangan DPRD Kalteng terus memaksimalkan lini pengawasan, dalam upaya optimalisasi pembangunan. Salah satunya seperti jajaran Komisi B yang membidangi kehutanan, perkebunan, pertambangan, ekonomi, dan lainnya.

Menurut Wakil Ketua Komisi B HM Asera, pihaknya akan terus memperketat pengawasan di lapangan. “Seperti pengawasan sejumlah Perusahaan Besar Swasta (PBS) terkait tupoksi kami, dimana menyangkut aturan bahkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya kepada awak media ketika ditemui di ruang kerjanya, belum lama ini.

(Baca Juga : DPRD Bentuk Pansus Pembahasan Dua Raperda)

Dicontohkannya seperti pengawasan terhadap beberapa perusahaan yang dianggap tidak mengikuti aturan. Bahkan diantaranya terindikasi merugikan serta tidak menguntungkan, baik bagi masyarakat maupun daerah. Hal semacam ini, ucap dia, mesti mendapat perhatian dari berbagai pihak, agar tidak memberikan persepsi yang negatif.

Misalnya seperti dugaan perusahaan yang hanya menguntungkan pribadi, daripada masyarakat setempat. Lalu soal CSR serta kemitraan juga wajib dilaksanakan oleh jajaran PBS, mengingat selain sebagai syarat mutlak juga memberikan dampak positif bagi pembangunan di daerah.

“Kita tahu masih ada perusahaan yang tidak melaksanakan CSR nya sesuai aturan atau peruntukannya. Nah ini yang harusnya kita berikan ketegasan,” ucap Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa dan Persatuan Pembangunan (KBPP).

Lalu soal plasma 20 persen juga wajib dilakukan, kepada masyarakat sekitar operasional perusahaan. Persoalan itu, ucap dia, banyak mendapat keluhan dari masyarakat, ketika pihaknya menggelar kunjungan dalam daerah.

Maka untuk itu dirinya mengimbau agar jajaran PBS bisa merealisasikan hal itu, demi kepentingan masyarakat dan perusahaan. Selain itu dirinya juga sepakat adanya rencana pencabutan izin, apabila dianggap merugikan daerah.

“Kita setuju dengan ketegasan semacam itu. Kalau tidak bermanfaat bagi masyarakat sekitar, bahkan tidak patuh terhadap aturan, lebih baik tidak usah berinvestasi,” ucapnya.

Hanya saja ada rambu-rambu yang juga harus diikuti. Keberadaan sebuah PBS atau investor tidak hanya sekedar mengeruk keuntungan pribadi saja, namun wajib berkontribusi baik bagi daerah atau warga disekitar operasional.

Sekretariat DPRD Provinsi Kalteng

Sekretariat DPRD Provinsi Kalteng

Merupakan salah satu kontributor di Multimedia Center Provinsi Kalimantan Tengah.

Berita Lainnya
DPRD
Tim Reses Dapil IV Bagikan APD
DPRD
Hari Ini, PAW Totok dan H Monte Carlo Dilantik
DPRD
Berbagi dengan Anak-anak Panti Asuhan
DPRD
Bamus Susun Jadwal Masa Sidang II
DPRD
Syarat Administrasi dan Lahan DOB Harus Clear
DPRD
Komisi III Kunjungi RSJ Sambang Lihum
DPRD
Dewan Lanjutkan Pembahasan Raperda dan Tatib
DPRD
Pola Reses DPRD Kalteng Akan Dirubah
DPRD
Komisi II Kunjungi PT Erna Djuliawati
Berita Terbaru
STATISTIK PENGUNJUNG
Hari Ini 828
Minggu Ini 18.403
Bulan Ini 2.598.218
Total Kunjungan 285.298.279