Dewan Desak Perhatian Soal Sarana Pendidikan

Kontribusi dari Sekretariat DPRD Provinsi Kalteng, 14 Februari 2018 08:43, Dibaca 934 kali.

PALANGKA RAYA-Kalangan DPRD provinsi mengharapkan agar sarana dan prasarana pendidikan harus mendapat tindaklanjut. Pasalnya selama ini dari pantauan di lapangan masih ada sejumlah fasilitas di sektor itu yang memerlukan pembenahan.

Menurut wakil rakyat dari Dapil I Dr P Lantas Sinaga, hal itu bisa dilihat dari kunjungan dalam daerah beberapa waktu lalu.

(Baca Juga : Hari Ini, Tiga Raperda Diparipurnakan)

“Banyak keluhan dan saran yang disampaikan oleh masyarakat sebut saja seperti rumah dinas guru dan rehab bangunan sekolah,” ujarnya yang merupakan legislator dari Palangka Raya, Katingan, dan Gumas kepada Tabengan belum lama ini.

Seperti aspirasi dari masyarakat di Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan di mana ada sejumlah keluhan terkait rumah dinas guru yang wajib mendapat rehab.

Lalu ada juga keinginan perbaikan bangunan sekolah, dalam upaya mencukupi kuota kegiatan belajar mengajar untuk sektor tersebut. Bahkan para unsur tokoh masyarakatnya sangat berharap dengan adanya keberadaan SMA.

Anak didik yang lulus dari SMP mau tidak mau bepergian dengan jarak yang cukup jauh untuk mencapai sekolah tersebut.

Dirinya mencontohkan seperti SMA di wilayah Tumbang Samba atau sekitarnya yang dirasa masih jauh dari domisili di Desa Hampalit. Kalau dilihat dari jumlah sekolah yang ada, pembangunan SMU dapat dikatakan sudah sangat menunjang.

Salah seorang unsur warga menceritakan, memang pada awalnya rencana pembangunan itu, sudah mendapat respons dari jajaran DPRD Kalteng sejak 2015 silam. Hanya saja ketika ditindaklanjuti di Dinas Pendidikan, pihaknya mendapat kabar proposal pengajuan tersebut hilang. Ironisnya  hal itu terjadi hingga dua kali.

“Untuk itu mereka berharap pada reses beberapa waktu lalu, keinginan ini bisa mendapat tindaklanjut,” ujarnya.

Kemudian persoalan rumah dinas juga dikemukan di Kecamatan Kamipang. Di wilayah itu bahkan ada rumah dinas yang sama sekali tidak mendapat perehaban selama berpuluh-puluh tahun. Kondisi semacam ini yang harusnya mendapat tindak lanjut.

Ketika rumah yang ditempati oleh para tenaga pengajar di daerah itu sudah tidak layak huni, maka semestinya harus ada perehaban. Pelaporan yang diusulkan juga wajib diperhatikan. Hal itu jelas berdampak bagi pelaksanaan kinerja para guru dalam proses belajar mengajar.