Penonaktifan Kartu BPJS Gratis Yang Dibiayai APBN

Kontribusi dari Martiana Winarsih, 05 September 2019 11:45, Dibaca 5,764 kali.

MMCKalteng, Palangka Raya – Kepala Dinas Sosial Kota Palangka Raya, Akhmad Fauliansyah menegaskan sebanyak 1.235 jiwa yang kartu BPJS Kesehatan gratisnya telah dinonaktifkan oleh Kementerian Sosial sejak Agustus 2019 itu merupakan yang iurannya dibiayai oleh APBN.

Sementara itu penerima program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau Kartu Indonesia Sehat (KIS) gratis yang dibiayai APBD atau Pemerintah Kota Palangka Raya tetap aktif.

(Baca Juga : Pengurus PMI Wajib Berkonsultasi, Dengan Camat )

Penegasan Fauliansyah ini disampaikan saat mengikuti rapat koordinasi penonaktifan penerima PBI non basis data terpadu (BDT) dan pengganti peserta PBI di ruang Peteng Karuhei I, Rabu (4/9/2019).

Fauliansyah menjelaskan alasan pemerintah menonaktifkan pemegang kartu KIS gratis karena datanya tidak masuk dalam basis data terpadu (BDT) yang dimiliki Kementerian Sosial.

Pihaknya mengatakan sampai Agustus 2019 masyarakat Palangka Raya penerima bantuan iuran (PBI) berjumlah 37 ribu jiwa lebih dari target 40 ribu jiwa.

Fauliansyah menegaskan terjadinya penonaktifan peserta BPJS ini karena data yang diajukan merujuk dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang sebelumnya menjadi urusan bagian kesra dan sekarang dilimpahkan ke dinas sosial pada pertengahan 2017. (MC. Isen Mulang)