Pendataan Tanah Gambut Harus Bertahap

Kontribusi dari Martiana Winarsih, 11 September 2019 19:02, Dibaca 939 kali.

MMCKalteng, Palangka Raya – Menanggapi perlunya pemerintah daerah melakukan pendataan tanah gambut yang diusulkan berbagai pihak sebagai upaya pencegahan dini kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), ditanggapi Walikota Palangka Raya Fairi Naparin.

(Baca Juga : Kampung Barasih Menuju HATINYA PKK)

Ia menegaskan, pendataan tanah gambut milik masyarakat  tersebut bisa dilakukan, namun secara bertahap dan dijalankan dengan menggunakan analogi hulu dan hilir.

Pendataan dulu yakni dalam artian yang merupakan aset milik Pemerintah Daerah (Pemda). Sementara yang dimaksud dengan bagian hilir, merupakan pendataan terhadap lahan milik masyarakat secara luas.

“Pendataan itu secara bertahap, dimana bagian hulu yang merupakan aset daerah terlebih dahulu. Baru kemudian lahan milik masyarakat,” ungkapnya, Rabu  (11/9/2019).

Fairid menambahkan, untuk memantau data kepemilikan tanah milik perorangan, maka terlebih dahulu melihat pada data yang dimiliki oleh Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), maupun database yang dimiliki oleh instansi terkait lainnya. “Pengecekannya bisa melalui BPHTB dan lain-lain nantinya,” imbuh dia.

Kedepan imbuh Fairid, pihaknya akan melakukan kerja sama baik dengan OPD dan Jajaran legislatif DPRD Palangka Raya untuk menerbitkan sebuah landasan yuridis, baik berupa peraturan daerah (Perda) maupun Peraturan Walikota (Perwali).

“Harapan kita nantinya bisa diterbitkan perwali atau perda terkait kepemilikan lahan gambut. Mungkin yang diatas dua hektar yang tidak difungsikan atau tidak aktif bisa diwajibkan membuat saluran air,” pungkasnya. (MC. Isen Mulang.1)