Pembinaan Penyusunan Laporan Keuangan Kanwil Kalteng

Kontribusi dari Humas Kemenkumham Kalteng, 17 Oktober 2019 07:53, Dibaca 698 kali.

MMCKalteng - Palangka Raya - (15/10/19) Bertempat di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Tengah, dilakukan Kegiatan Pembinaan Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah tahun anggaran 2019. Jumlah peserta dalam kegiatan ini sebanyak 30 orang yang terdiri dari Operator SAIBA Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) se-Palangka Raya dan kegiatan ini berlangsung selama 1 (satu) hari.

Kegiatan Pembinaan Penyusunan Laporan Keuangan ini dibuka oleh Kepala Bagian Umum (Mahrijuni) mewakili Kepala Kantor WIlayah yang dalam sambutannya beliau mengatakan bahwa Laporan Keuangan menempati posisi yang sangat penting dikarenakan adanya standar-standar yang khusus dalam penyusunan Laporan Keuangan.

(Baca Juga : Bekerja Sama Dengan PKBI Rutan Palangka Raya Lakukan Penyuluhan HIV AIDS dan Syphilis Kepada WBP)

Dalam arahannya Kepala Bagian Umum (Mahrijuni) menekankan kepada seluruh operator aplikasi saiba untuk selalu mengutamakan  profesionalisme sehingga laporan keuangan yang dilakukan dapat berjalan secara efektif dan efisien. "Peningkatan kualitas laporan keuangan diperlukan sumber daya manusia yang handal dalam memahami penyusunan laporan keuangan, untuk itu pelaksanaan penyusunan laporan keuangan harus bisa dipertanggungjawabkan dengan baik, akurat dan terperinci sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujarnya.

Kegiatan ini dimoderatori oleh Sub Bagian Keuangan dan BMN (Woro Sadarini) dengan narasumber dari Tim Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kemenkumham yang menyampaikan materi terkait evaluasi penyusunan laporan keuangan yang dilanjutkan dengan memaparkan inventarisasi masalah laporan keuangan. Dengan adanya pembinaan seperti ini diharapkan seluruh peserta bendahara di satuan kerja dapat membuat Laporan Keuangan sesuai dengan prosedur yang telah di tetapkan yang salah satunya untuk mempertahankan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Kementerian Hukum dan HAM Republik Indononesia. (Red-dok, Humas Kalteng, Okt ’19)