Bupati Gumas Sampaikan Jawaban Atas Pandangan Fraksi

Kontribusi dari DINAS KOMINFOSANTIK KAB. GUMAS, 14 November 2019 01:35, Dibaca 1,490 kali.

Gunung Mas – Bupati Gunung Mas Jaya Samaya Monon, SE., M.Si menyampaikan pidato Jawaban atas pandangan umum fraksi DPRD Kabupaten Gunung Mas, terhadap rancangan perturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Gunung Mas, tahun anggaran 2020 pada rapat Paripurna ke -10 masa persidangan I tahun sidang 2019 yang digelar di sidang utama DPRD setempat, Senin (11/11).

Bupati Gunung Mas Jaya Samaya Monong, SE., M.Si dalam pidatonya Menyampaikan apresiasinya setinggi-tingginya terhadap Ketua DPRD dan anggota fraksi-fraksi pendukung DPRD Kabupaten Gunung Mas. Menyampaikan pandangan umum terkait memasuki Bonus Demografi dan berakhir tahun berapa Bonus Demografi Kabupaten Gunung Mas.

(Baca Juga : Wakil Gubernur Surat Thani Thailand Kunjungi Kobar untuk Belajar Pengelolaan Kelapa Sawit Berkelanjutan)

Dikatakannya, bonus demografi pada dasarnya adalah pertumbuhan penduduk produktif. Secara nasional bonus demografi diperkirakan mulai tahun 2020 dan berakhir tahun 2030. Secara tidak langsung berdampak di Kabupaten Gunung Mas dengan penduduk berjumlah 136.383 jiwa, usia produktif berjumlah 93.905 jiwa, atau hamper mencapai 70 persen.

Pemerintah daerah sebagai penggerak masyarakat mempersiapkan dan meningkatkan beberapa hal beberapa untuk memanfaatkan bonus demografi. Bidang pendidikan Peningkatan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan kualitas sumber daya pendidikan dan sarana pendidikan.

Bidang pendidikan peningkatan kualitas sumber daya pendidikan dan sarana pendidikan. Komitmen pemerintah Kabupaten Gunung Mas dalam penganggaran di bidang pendidikan sebesar 20 persen dari nilai APBD.

Menyediakan beasiswa bagi mahasiswa berprestasi maupun yang tidak mampu, dengan harapan menjadi penunjang bagi generasi muda untuk bisa menggali ilmu dengan harapan mengabdi kembali di Kabupaten Gunung Mas.

“Pada kesempatan ini saya perintahkan kepada semua Kepala Peraangkat Daerah lebih kreatif melakukan pendekatan kepada pemerintah pusat untuk berkoordinasi dengan Kementerian masing-masing mendapatkan pendapatan melalui APBD, seperti usulan-usulan DAK, tugas pembuatan dana dekonsentrasi, dana hibah atau sumber pendanaan lainnya,” pungkasnya.