Anggaran Infrastruktur Meningkat

Kontribusi dari Sekretariat DPRD Provinsi Kalteng, 24 Agustus 2018 07:50, Dibaca 917 kali.

MMCKalteng - Anggaran pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di Kalteng terus mengalami peningkatan. Hal ini sudah menjadi komitmen DPRD Provinsi Kalteng bersama Pemprov Kalteng untuk terus membuka keterisolasian di provinsi ini.

Sekretaris Komisi D DPRD Kalteng Jimin mengatakan, pihaknya dari DPRD Kalteng, khususnya Komisi D yang membidangi infrasruktur dan prasarana bersama pemerintah daerah terus berupaya untuk menggenjot pembangunan infrastruktur di Kalteng.

(Baca Juga : Dewan Minta Aparat Usut Karhutla di Jalan Ir Soekarno)

Selain melalui program reguler, pemerintah bersama DPRD juga telah menetapkan pembangunan infrastruktur melalui program multiyear yang telah dilaksanakan sejak 2018 hingga 2020 mendatang.

Untuk pembangunan infrastruktur ini, kata Jimin, anggaran pembangunannya juga terus mengalami peningkatan. Pada kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) APBD 2019 juga terlihat ada peningkatan yang cukup signifikan.

“Semuanya akan kelihatan dalam RAPBD Kalteng Tahun Anggaran 2019,” kata Jimin saat dibincangi usai mengikuti rapat Paripurna ke 6 masa persidangan II Tahun sidang 2018 dengan agenda penyampaian pidato pengantar RAPBD Kalteng TA 2019, digedung Dewan, Kamis (23/8).

Oleh sebab itu dalam pembahasan RAPBD mendatang semuanya akan terlihat program rill dalam pembangunan infrastruktur di Kalteng. “Nanti semuanya harus rill antara KUA-PPAS dan rencana kerja anggaran. Tidak boleh berubah dalam pagu yang ditetapkan kemarin,” terang legislator dari Fraksi Partai Demokrat ini.

Sementara saat ditanya mengenai anggaran multiyear, Jimin menjelaskan sesuai kesepakatan yang telah ditetapkan pada 2019 mendatang Pemprov Kalteng akan membayar 40 persen anggaran program multiyear.

Karena dalam skim pembayaran yang telah ditetapkan, untuk 2018 pemerintah akan melakukan pembayaran 20 persen kepada pihak rekanan, 2019 40 persen dan 2010 40 persen. “Untuk pembayaran multiyear sesuai dengan yang ditetapkan kemarin 40 persen kurang lebih Rp500 miliar yang untuk multiyear,” pungkas anggota DPRD Kalteng dua periode ini.