Harga Karet Jadi Perhatian Dewan

Kontribusi dari Sekretariat DPRD Provinsi Kalteng, 24 Januari 2018 07:30, Dibaca 1,996 kali.

MMCKalteng - Harga karet di lingkup para petani pada komoditas itu masih belum memenuhi harapan. Bisa dikatakan masih sangat rendah serta belum stabil. Kondisi ini berdampak bagi kehidupan ekonomi masyarakat yang menggeluti bidang tersebut. Terkait itu kalangan DPRD Provinsi menyoroti dan menyarankan sejumlah solusi agar harga karet menjadi stabil.

-------------------------------------------------------------------------

(Baca Juga : Ruas Jalan Puruk Cahu-Muara Teweh Harus Dipasang Rambu )

Kalau bisa dikatakan mata pencaharian menyadap karet masih belum menguntungkan bagi mereka yang menggeluti. Hal itu sangat beralasan mengingat harganya yang terkadang turun dari standarnya. Kalaupun naik itupun belum memenuhi harapan untuk menyejahterakan para petani di lini tersebut.

Persoalan semacam ini mendapat perhatian dari anggota Komisi B Edy Rosada.

Pihaknya yang juga membidangi perekonomian masyarakat itu mengaku prihatin dengan harga yang cukup rendah saat ini.

Dari informasi di lapangan kisaran harga karet hanya berada di angka Rp 6 ribu- Rp 7 ribu per kilogramnya.

“Kami menyarankan untuk mengatasi persoalan ini pemkab atau pemkot bisa membentuk badan penyangga daerah khusus untuk komoditas karet,” ujar Edy di sela-sela rapat kerja belum lama ini.

Menurut wakil rakyat dari Dapil I yang meliputi Palangka Raya, Katingan, dan Gumas itu, permasalahan ini harus mendapat perhatian bersama.

Kalau dilihat, ucapnya, harga itu hanya sebanding dengan beras ataupun gula (sembako) yang tentunya masih jauh dari harapan publik untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam jangka panjang.

Terkait itu dirinya mengakui dalam mengendalikan harga karet cukup sulit. Maka sangat tepat apabila pemerintah pusat ataupun kabupaten/kota turut berpartisipasi langsung sebut saja dengan membentuk Badan Penyangga Daerah khusus untuk komoditas karet.

Kalau ada item tersebut, maka akan ada pengendalian harga di lapangan. Bahkan regulasinya juga sejalan untuk bisa memonitor harga karet yang selama ini tidak stabil. “Selama ini kita terkendala keuangan daerah, yang masih belum siap. Hal itu bisa dari segi penganggaran dalam memberikan kestabilan harga karet di lingkup masyarakat,” ujar politisi senior dari PAN tersebut.

Dirinya mencontohkan pemerintah sendiri hanya sanggup membeli puluhan ton karet. Tentunya dibeli dengan harga tinggi dan dijual dengan harga yang rendah.

Hal itu secara keseluruhan jelas, membutuhkan pendanaan yang cukup besar.

Persoalan lain yang menjadi kendala adalah terbatasnya permintaan karet. Pasalnya komoditas itu hanya sebagai bahan baku dalam membuat ban kendaraan baik roda empat atau dua.

Edy menjelaskan harga karet sendiri berbeda dengan Crude Palm Oil (CPO), yang memiliki banyak produk turunan. Wajar saja komoditas yang satu itu selalu banyak permintaan, dan berdampak pada harga yang tinggi. Sebut saja kosmetik, bahan baku makanan, dan sebagainya.

Namun, ucapnya, bukan berarti karet malah diabaikan. Komoditas itu masih menjadi yang dibutuhkan serta salah satu usaha pilihan masyarakat di pedesaan hingga saat ini. Kendati memang hasilnya belum cukup, dalam menyejahterakan para penggelut usaha karet tersebut.