Dewan Harapkan Serapan Anggaran 2018 Maksimal

Kontribusi dari Sekretariat DPRD Provinsi Kalteng, 19 Oktober 2018 07:31, Dibaca 794 kali.

PALANGKA RAYA-Kalangan DPRD Kalteng berharap agar penyerapan anggaran jajaran SOPD lingkup pemprov bisa dilaksanakan secara maksimal.

Menurut Sekretaris Komisi A H Jubair Arifin diharapkan serapan anggaran pada akhir tahun triwulan ke IV bisa digenjot lebih optimal. “Kita harapkan jangan sampai ada yang tidak memenuhi target, dan mesti terlaksana secara maksimal,” katanya kepada awak media ketika ditemui di press room DPRD Kalteng, Kamis (18/10). Selain itu, pihaknya juga menyoroti dari lini Pendapatan Asli Daerah (PAD), di mana item Pendapatan Pajak dan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor mengalami peningkatan.

(Baca Juga : Wilayah Gunung Purei Jadi Daerah Penyangga Ibu Kota)

Kenaikan itu sendiri, ucapnya, akan menjadi tindak lanjut oleh Pemprov dalam meningkatkan target pada 2019 mendatang.

Untuk itu dirinya berharap agar penyerapan anggaran pada 2018 ini bisa lebih baik dibanding tahun sebelumnya (tidak terlalu banyak silpa).

Dijelaskannya pada 2017 silam, serapan anggaran berada di angka 90 persen.

Legislator dari Fraksi PDIP itu mengatakan, APBD saat ini memiliki jumlah yang cukup besar yakni Rp4 triliun lebih, sehingga diharapkan bisa terserap dengan baik.

Pasalnya apabila tidak terserap sebanyak 10 persen saja atau kisaran Rp400 miliar jelas sangat disayangkan.

Menyangkut kendala yang terjadi terkait kurangnya serapan anggaran, ucapnya, biasanya diakibatkan perencanaan dan regulasi yang belum optimal.

“Namun kita juga tidak mau terlalu hati-hati, karena takutnya anggaran tidak terserap sesuai harapan,” kata wakil rakyat dari Dapil III yang meliputi Kobar, Lamandau, dan Sukamara tersebut.

Intinya wajib ada SOP yang jelas dalam upaya merealisasikan anggaran yang sudah ditetapkan bersama antara DPRD Kalteng dan Pemprov.

Selain itu, terkait instruksi penggunaan plat KH terhadap kendaraan non KH dinilai masih belum terlalu signifikan. Pihaknya berharap keinginan itu bisa meningkatkan pendapadan daerah.

Apalagi banyak kendaraan yang beroperasi, namun sayangnya membayar pajak di luar daerah seperti Jawa, Jakarta, bahkan Kalsel selaku provinsi tetangga.

Untuk itu, pihaknya mengharapkan keseriusan dari jajaran terkait dalam menggalakkan tindaklanjut tersebut.

Berbagai konsep mesti diterapkan dalam menegakkan aturan misalnya jemput bola.

Penerapan itu, ucapnya, bisa dilaksanakan pada kontraktor-kontraktor yang berasal dari luar daerah, atau transportir perkebunan sawit atau lainnya.

“Ini perlu kita galakkan karena banyak kontraktor perkebunan sawit, atau lingkup Bahan Bakar Minyak (BBM) nya yang berasal dari luar. Persoalan ini mesti mendapat perhatian serius,” ujar pria murah senyum tersebut. Jubair juga menanggapi soal pendapatan dari alat berat yang selama ini dianggap kurang maksimal.

Memang dari informasi yang ada, sejumlah perusahaan ikut aturan serta membayar, sementara sebagian lagi tidak.

Untuk itu, dirinya menyarankan agar Badan Pendapatan Daerah segara melakukan koordinasi terpadu dengan jajaran terkait tujuannya agar ada kesamaan pemahaman terhadap wajib pajak yang harus dipungut. Apalagi hal itu sudah sesuai UU 28 tentang objek pajak dan restribusi yang sudah ditetapkan.