Selasa, 17 November 2026 | Portal Berita Resmi Pemprov Kalimantan Tengah
Media Sosial:

Lindungi Kebijakan Guru Perlu Payung Hukum

Kontribusi dari Sekretariat DPRD Provinsi Kalteng, 08 April 2019 07:36, Dibaca 1,081 kali.


MMCKalteng - Palangka Raya - Lini pendidikan menjadi salah satu sektor utama, dalam menunjang pembangunan di Kalteng. Banyak kendala serta persoalan, yang terkadang kerap disampaikan oleh jajaran terkait. Tentunya juga menjadi catatan bagi kalangan DPRD Kalteng untuk memberikan imbauan serta tindaklanjut bagi sejumlah aspirasi tersebut.

Hal itu juga diungkapkan Anggota Komisi C Ellisae Lambung, yang juga membidangi pendidikan serta kesehatan. “Kami menilai perlu adanya payung hukum dalam melindungi kebijakan para tenaga pengajar di daerah,” ujarnya kepada awak media, ketika ditemui usai rapat kerja belum lama ini.

(Baca Juga : Wagub Kalteng hadiri Rapat Paripurna Ke-1 Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020)

Dirinya menjelaskan kebijakan itu seperti pemungutan iuran, yang memang bertujuan positif. Sebut saja memang dikhususkan, bagi kepentingan siswa serta sekolah. Pihaknya juga berharap kedepan bisa ada regulasi semacam pergub atau lainnya, agar kebijakan dari sekolah dianggap legal .

Dicontohkannya seperti seorang kepala sekolah, yang memberikan instruksi atau kebijakan terkait iuran tertentu. Namun hal itu tidak dianggap, sebagai Pungutan Liar (Pungli). “Artinya ada semacam aturan yang memperbolehkan pihak sekolah, dalam melaksanakan kebijakannya, tanpa takut terkena sanksi atau persoalan hukum,” ucapnya.

Wakil rakyat dari Dapil V yang meliputi Pulang Pisau dan Kapuas itu juga menilai, terkadang Peraturan Pemerintah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas), terkadang tidak sinkron atau bentrok, dalam menyikapi adanya iuran dari sekolah. Maka untuk itu sangat wajar apabila ada regulasi daerah, yang mengclearkan persoalan itu.

Intinya aturan yang dibuat, memberikan ruang bagi jajaran di sekolah, dalam menarik iuran, yang tentunya tidak akan terjadi permasalahan kedepan. Terkait itu memang pihaknya mengakui, selama ini iuran menjadi persoalan yang dilematis.

Khususnya bagi para guru sekolah yang notabene bekerja serta mengabdi, dalam memajukan bidang pendidikan. Padahal, ucapnya, sekolah sendiri juga jelas sangat memerlukan tambahan anggaran, dalam mencapai kualitas pendidikan yang baik, serta bergengsi.

Sekretariat DPRD Provinsi Kalteng

Sekretariat DPRD Provinsi Kalteng

Merupakan salah satu kontributor di Multimedia Center Provinsi Kalimantan Tengah.

Berita Lainnya
DPRD
Warga Kotim Dibagikan Masker dan Hand Sanitazer
DPRD
Dewan Sepakat PBS Bandel Ditindak
DPRD
Komisi B: Usulan Bantuan Ternak Bakal Direalisasikan
DPRD
Dewan Menilai Pasal 91 Tidak Berpihak kepada Masyarakat
DPRD
Kontraktor Jangan Menunggu Uang dari Pemerintah
DPRD
Komisi B Rapat Kerja dengan SOPD
DPRD
RAPBD 2018 Diharapkan Tampung Aspirasi Masyarakat
DPRD
Dewan Bersama Dishub Pantau Tonase Muatan PBS
DPRD
Pembangunan Infrastruktur Harus Merata di Kalteng
Berita Terbaru
STATISTIK PENGUNJUNG
Hari Ini 195
Minggu Ini 16.394
Bulan Ini 2.384.252
Total Kunjungan 285.298.795