Tingkatkan Gaji Guru Honor

Kontribusi dari Sekretariat DPRD Provinsi Kalteng, 24 Juli 2019 08:42, Dibaca 2,004 kali.

MMCKalteng - Palangka Raya - DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) meminta  pemerintah meningkatkan gaji para guru honorer di Kalteng. Pasalnya, sampai saat ini gaji guru honorer yang tersebar di Bumi Tambun Bungai ini masih kurang layak.

Hal ini disampaikan, Anggota DPRD Kalteng H Abdul Hadi, saat dibincangi, di gedung dewan, Selasa (23/7). Menurutnya, pemerintah perlu memperhatikan keberadaan guru honor yang tersebar di seluruh wilayah Kalteng. karena, gaji yang diberikan kurang layak dan perlu diperhatikan secara serius oleh pemerintah.

(Baca Juga : Bantu Bantu Bibit Ternak di Batu Nyapau)

Hal ini merupakan salah satu aspirasi yang disampaikan masyarakat, saat mereka melaksanakan reses ke daerah, belum lama ini. dikatakan, dalam reses ke wilayah Desa Paring Lahung, Kecamatan Montallat Kabupaten Barito Utara (Barut) ditemukan guru-guru di wilayah ini masih menerima gaji atau honor yang kurang layak.

“Mohon diperhatikan honor guru-guru pengajar di Desa Paring Lahung serta seluruh guru honorer yang ada di Kalteng. Selama ini mereka masih menerima gaji yang kurang layak, kita harapkan ada peningkatan dari pemerintah,” kata Abdul Hadi.

Selain masalah tenaga honorer, masyarakat serta jajaran pemerintah Kecamatan setempat mengharapkan adanya pembangunan gedung sekolah satu atap (Satap) yang terpisah. “Mereka juga memohon dibangun terpisah bangunan Sekolah satu atap SMP-SMA di Desa Paring Lahung,” ungkap Anggota Komisi D DPRD Kalteng ini.

Lebih lanjut, Anggota DPRD Kalteng dari daerah pemilihan (Dapil) IV, meliputi Kabupaten Murung Raya, Barito Utara, Barito Timur dan Barito Selatan ini mengatakan, masyarakat juga meminta agar adanya pemugaran sekolah, karena keadaannya sudah sangat parah dan memprihatinkan.

Dimana saat terjadi hujan banyak atap sekolah yang bocor, bahkan plafon sekolah juga sudah banyak yang bolong. “Bahkan kayu-kayu atau balok juga banyak yang sudah lapuk dan dikhawatirkan bisa runtuh. Sekedar untuk diketahui bahwa sejak dibangun, hingga sekarang belum pernah ada rehab baik dari kabupaten maupun provinsi,” pungkas politisi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini.