Enam Bulan Kurungan Bagi Perusak Drainase di Kota Cantik

Kontribusi dari Martiana Winarsih, 07 Agustus 2019 15:16, Dibaca 962 kali.

MMCKalteng - Palangka Raya – Salah satu point penting yang tertuang pada Raperda tentang Pengelolaan Sistem Drainase Kota Palangka Raya disebutkan, ada sanksi tegas bagi orang yang melanggar atau dengan sengaja merusak sarana infrastruktur drainase. Dalam Raperda itu memuat  hukuman kurungan 6 bulan dan denda paling banyak Rp 50 juta.

“Pemerintah Kota Palangka Raya akan menerapkan sanksi tega ini, ketika raperda tentang pengelolaan sistem drainase telah menjadi perda,” ungkap anggota Tim Pansus II, DPRD Palangka Raya, At Prayer, Selasa (6/8/2019).

(Baca Juga : Pentingnya Kegiatan Sensus Penduduk 2020 Untuk Perencanaan dan Keberhasilan Pembangunan)

Menurut At Prayer, raperda ini setidaknya menjadi peringatan kepada setiap orang, untuk tidak melakukan pelanggaran, terutama merusak atau menyalahgunakan infratsruktur drainase yang tidak sesuai dengan fungsinya.

Disebutkan, point penegasan adanya sanksi tersebut dapat dilihat dari penjelasan Pasal 29 huruf (d), yakni mencegah terjadinya penyelenggaraan gangguan atau kerusakan pada sistem drainase yang merugikan dan membahayakan kepentingan orang lain atau kepentingan umum.

“Dalam poin ini menegaskan, melaporkan adanya gangguan atau kerusakan pada sistem drainase, yang kemudian ditegaskan lagi melalui Pasal 35 ayat 4, dimana ada penegasan adanya penjatuhan sanksi atau hukuman,”jelasnya.

Lanjut At Prayer, dalam poin raperda juga membuat penambahan atau penyisipan pada Bab. Terutama pada Bab XVIII dengan judul Ketentuan Pidana, yaitu isi Bab Pasal 29 ayat 1 berbunyi, setiap orang melanggar sebagaimana ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 36 huruf (a) dan (b) dikenakan sangsi paling lama kurungan 6 bulan dan atau denda paling banyak Rp 50 juta.

“Nah, inilah ketentuan dari poit Raperda tentang pengelolaan sistem drainase Kota Palangka Raya. Jika sudah menjadi perda akan diimplementasikan,” tandasnya. (MC. Isen Mulang)