Solidaritas Peladang Tradisional Temui DPRD Kalteng

Kontribusi dari Sekretariat DPRD Provinsi Kalteng, 17 Desember 2019 06:57, Dibaca 1,784 kali.

PALANGKA RAYA - Massa yang menamakan diri sebagai solidaritas peladang tradisional Kalimantan Tengah (Kalteng), mendatangi Kantor DPRD Kalteng, Senin (16/12). Pertemuan itu sendiri merupakan aksi lanjutan yang digelar belum lama ini dalam upaya membela para peladang tradisional.

Dalam pertemuan bersama tersebut, jajaran massa menyampaikan sejumlah tuntutan. Menurut Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kalteng Ferdie Kurnianto, di provinsi ini diskriminasi terhadap peladang tradisional masih terjadi.

(Baca Juga : Syarat Administrasi dan Lahan DOB Harus Clear)

Pihaknya juga berharap agar jajaran DPRD Kalteng, mendorong DPR RI dalam merealisasikan dan mengesahkan RUU masyarakat adat, yang selama ini selalu tertunda. Namun yang terpenting, ucapnya, dimana Dewan bisa berkoordinasi bersama jajaran kepolisian baik Polres ataupun Polda, untuk menganalisis penindakan hukum bagi peladang di Kalteng.

“Tujuannya agar mengetahui, yang mana pelaku pembakaran lahan dan yang mana peladang tradisional,” ucapnya kepada awak media usai pertemuan di gedung dewan, kemarin.

Karena selama ini, proses hukum yang dilaksanakan terkesan pukul rata. Pihaknya juga meminta DPRD Kalteng untuk berkoordinasi dengan eksekutif dalam membuat surat edaran bagi kabupaten/kecamatan hingga kelurahan.

Sebut saja soal regulasi berladang secara tradisional. Selain itu yang mestinya dilakukan adalah mendorong pihak eksekutif, untuk membuat aturan baik perda atau pergub, dalam mendukung konsep berladang tradisional yang berkearifan lokal. 

Adapun beberapa tuntutan yang disampaikan seperti, membebaskan para peladang tradisional dari proses hukum atau yang tengah menjalani masa tahanan. Ada juga poin yang meminta aparat kepolisian, tidak melakukan upaya kriminalisasi terhadap peladang tradisional.

Terpisah Ketua DPRD Kalteng Wiyatno, usai pertemuan tersebut menyampaikan apa yang telah disampaikan perwakilan masa tersebut akan ditindaklanjuti oleh pihak DPRD Kalteng, salah satunya akan dikoordinasikan dengan Forum Kordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

“Apa yang mereka sampaikan tadi ada benarnya, peladang itu dari dulu ada, tapi tidak pernah ada kebakaran yang besar. Semuanya nanti akan kita koordinasikan dengan forkopimpda,” kata Wiyatno, kemarin.