Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan kepada Masyarakat Dipelosok

Kontribusi dari Sekretariat DPRD Provinsi Kalteng, 29 Juni 2018 07:32, Dibaca 1,185 kali.

MMCKalteng - Empat pilar kebangsaan menjadi sebuah pedoman yang dipegang teguh oleh setiap warga negara di Indonesia. Seperti Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, NKRI, dan UUD 1945. Cerminan itu direfleksikan oleh Kalteng melalui tingginya toleransi serta kerukunan antarumat beragama dan setiap unsur di dalamnya.

Bukan tanpa alasan julukan Bumi Pancasila, disematkan pada provinsi tersebut. Menanggapi itu kalangan DPRD Provinsi mengharapkan agar daerah itu tetap mempertahankan kondisi yang ada.

(Baca Juga : Belum Mampu Tingkatkan Sapras Pendidikan)

Demi mencegah adanya pengaruh negatif atau radikalisme yang membahayakan diharapkan agar memperkuat pemahaman terkait keempatnya.

Menurut Anggota Komisi A Dr P Lantas Sinaga, harus ada upaya untuk memperkuat empat pilar kebangsaan kepada masyarakat. Tentunya melalui bimbingan, pemberian pemahaman, sosialisasi, dan sebagainya.

“Tidak hanya memperkuat bagi publik di perkotaan saja, namun juga bagi mereka yang tinggal di pelosok pedesaan,” ujarnya kepada awak media belum lama ini.

Disebutkannya hal itu sangat penting mengingat akses, jarak, dan minimnya informasi di wilayah terpencil. Kondisi itu bisa saja menjadi potensi bagi  pihak yang ingin memanfaatkan situasi.   

Untuk itu melalui bimbingan dan arahan dari tokoh masyarakat setempat, tokoh agama, pemuda, adat dan lainnya. Diharapkan tidak ada masyarakat yang masuk dalam pengaruh negatif dari radikalisme.

Menyangkut itu pihaknya sendiri selaku penyerap aspirasi ikut berpartisipasi dalam memperkuat ideologi kebangsaan tersebut. Selain itu yang juga wajib menjadi perhatian, filosofi Huma Betang yang sudah sejak zaman dahulu kala, juga harus dipertahankan. Jangan sampai ada oknum yang ingin merusak kedamaian dan harmonisasi di wilayah.

Kalteng sudah memiliki persepsi dan predikat yang positif untuk urusan menjaga kerukunan antar umat beragama.

Maka untuk itu dirinya sepakat provinsi itu bukanlah tempat bagi mereka ingin merusak kondusifitas yang sudah terjaga dengan baik. Jangan sampai ada oknum yang mencoba menghancurkan tatanan yang baik selama ini. Satu hal yang juga wajib mendapat perhatian seperti pengawasan adanya Organisasi Masyarakat (Ormas) yang bersifat radikalisme.

“Ormas yang intoleransi semacam itu tidak boleh ada di Kalteng, karena provinsi ini memiliki semangat dan filosofi Huma Betang,” ujar pria yang menjabat sebagai Ketua Persatuan Gereja Pantekosta se Indonesia (PGPI) Kalteng tersebut.