Senin, 16 November 2026 | Portal Berita Resmi Pemprov Kalimantan Tengah
Media Sosial:

Komisi I Agendakan RDP dengan KPU

Kontribusi dari Sekretariat DPRD Provinsi Kalteng, 17 Maret 2021 06:52, Dibaca 1,084 kali.


MMCKalteng - Palangka Raya - Ketua Komisi I DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) yang membidangi Hukum, Pemerintahan dan Keuangan Y Freddy Ering menegaskan, Komisi I akan mengagendakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait penggunaan anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020. Pasalnya, anggaran yang dikucurkan dalam rangka mensukseskan pesta demokrasi masyarakat Kalteng tersebut cukup fantastis.

“Komisi I saat ini sedang mengagendakan RDP dengan mengundang KPU Kalteng. Kita ingin mengetahui terkait penggunaan anggaran selama pelaksanaan Pilkada tahun 2020 yang nilainya bisa dikatakan cukup fantastis,” ucap Freddy saat dibincangi di gedung dewan, Selasa (16/3/2021).

(Baca Juga : Barsel Perlu Rumah Singgah bagi ODGJ)

Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) V meliputi Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau (Pulpis) ini juga mengatakan, besaran anggaran pelaksanaan Pilkada serentak Kalteng 2020, 3 kali lipat lebih besar dibandingkan saat pelaksanaan Pilkada 2016 silam.

“Kucuran anggaran Pilkada serentak Kalteng tahun 2020 kurang lebih Rp250 miliar. Bisa dikatakan anggaran tersebut lebih besar 3 kali lipat dibandingkan Pilkada sebelumnya yang sukses dilaksanakan hanya dengan anggaran sekitar Rp80 miliar,” tegasnya.

Selain itu, sambungnya, hal utama yang harus menjadi perhatian KPU adalah menyampaikan rincian penggunaan anggaran pelaksanaan Pilkada 2020. Hal tersebut mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sehingga perlu adanya keterbukaan informasi kepada seluruh masyarakat Kalteng terhadap penggunaan anggaran Pilkada dan tentunya masyarakat akan sangat menghargai itu.

“Seharusnya rincian penggunaan anggaran Pilkada itu bisa disiarkan kepada publik melalui media massa atau melalui baliho. Mengingat hal ini juga diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2008, tanpa terkecuali penggunaan anggaran dari APBD,” terangnya.

Dijelaskan, keterbukaan informasi publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan hak setiap orang untuk memperoleh informasi. Badan publik memiliki kewajiban dalam menyediakan maupun melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya proporsional dan sederhana.

“Dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 ditegaskan bahwa lingkup badan publik meliputi lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, serta penyelenggara negara lainnya yang mendapatkan dana dari APBN maupun APBD, sehingga wajib bagi KPUD untuk menyampaikan rincian penggunaan anggaran Pilkada kepada seluruh masyarakat Kalteng. Karena itu kita akan jadwalkan RDP secepatnya dengan KPU,” pungkasnya. (Rovie / Foto: Rovie)

Sekretariat DPRD Provinsi Kalteng

Sekretariat DPRD Provinsi Kalteng

Merupakan salah satu kontributor di Multimedia Center Provinsi Kalimantan Tengah.

Berita Lainnya
DPRD
Masyarakat Keluhkan Harga Rotan dan Karet
DPRD
Tujuh Fraksi Sepakati Dua Raperda
DPRD
Pekan Depan DPRD Laksanakan Reses
DPRD
Keberadaan Generasi Millennial Wajib Dioptimalkan
DPRD
Tim Damkar Kecamatan Minim Peralatan
DPRD
Wagub Sampaikan Pidato LKPJ Akhir Masa Jabatan
DPRD
KUA-PPAS APBD 2021 Disepakati
DPRD
Pemprov Dapat 4 Rekomendasi dari BPK RI
DPRD
Tempatkan 70 Persen Tenaga Kerja Lokal di Program Food Estate
Berita Terbaru
STATISTIK PENGUNJUNG
Hari Ini 739
Minggu Ini 18.314
Bulan Ini 2.598.129
Total Kunjungan 285.298.190