Utamakan Perbaikan Jalan Longsor ruas Benangin-Teweh

Kontribusi dari Sekretariat DPRD Provinsi Kalteng, 21 Februari 2019 08:27, Dibaca 1,458 kali.

MMCKalteng - DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) meminta kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalteng, agar penanganan ruas jalan Benangin-Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara (Barut) diutamakan pada titik-titik yang rawan longsor.

Hal ini disampaikan, Wakil Ketua Komisi D DPRD Kalteng Hj. Agus Susilasani, di gedung dewan, Rabu (20/2).

(Baca Juga : Kesejahteraan Masyarakat Lokal dan Pendatang Harus Seimbang)

Menurutnya, untuk tahun ini ruas Benangin-Teweh sepanjang 55 km mendapat anggaran penanganan sebesar Rp 49 miliar. Bahkan, agar pembangunan jalan yang menjadi kebanggaran masyarakat Barut tersebut dapat diselesaikan dengan baik, penanganannya menggunakan sistem multiyears.

Diketahui struktur tanah di wilayah jalan Provinsi ini beberapa waktu lalu beberapa titik mengalami longsor. Oleh sebab itu, dalam penanganan proyek jalan di wilayah ini, dia meminta agar PUPR dapat mengutamakan penanganan pada titik yang rawan longsor.

“Kita minta untuk penanganan ruas Teweh-Benangin ini diutamakan pada titik-titik yang rawan longsor dan penanganannya harus maksimal,” katanya.

Wakil rakyat dari daerah pemilihan (Dapil) IV, meliputi Kabupaten Murung Raya, Barut, Barito Timur dan Barito Selatan menjelaskan bahwa ruas jalan ini merupakan ruas Food Estate atau jalan menuju wilayah pengembangan produksi pangan.

Oleh sebab itu, meminta kalau bisa itu kontraktor yang menangani ruas jalan tersebut, segera melakukan penanganan. “Karena ruas inikan jalan Food Estate kita minta penanganannya harus serius. Kemudian di ruas yang parah juga daerah Mapuak sama Liju ini tempat pemukiman,” dapat ditangani segera lah,” harap Srikandi dari Fraksi Partai Nasinoal Demokrat (NasDem) ini.

Mantan Anggota DPRD Barut ini juga mengingatkan kontraktor yang menangani ruas jalan ini dapat bekerja lebih cepat dan jangan menunggu anggaran dari pemerintah. Karena ruas jalan ini ditangani dengan sistem multiyear. “Jangan sampai pola penanganannya pakai pola reguler, jangan nunggu anggaran dari pemerintah,” pungkasnya.