Dewan Sebut Tenaga Pengajar Rata-rata Masih Kontrak

Kontribusi dari Sekretariat DPRD Provinsi Kalteng, 29 Maret 2019 07:48, Dibaca 750 kali.

MMCKalteng - Palangka Raya – Masih minimnya jumlah tenaga pengajar di daerah, khususnya bidang SMK dan SMA mendapat sorotan dari kalangan DPRD Kalteng. Pasalnya selama ini pihaknya kerap menerima keluhan terkait kurangnya guru yang diperlukan, sesuai dengan kompetensinya.

Menurut Anggota Komisi C yang membidangi pendidikan, kesehatan, dan pariwisata Ina Prayawati, hal tersebut juga pihaknya temui, ketika pelaksanaan kunjungan dalam daerah.

(Baca Juga : Daerah Penyangga Pangan Harus Dibangun Infrastruktur)

“Seperti di Barsel yang memang memerlukan tenaga pendidik pada bidang SMK, khususnya yang juga berstatus ASN,” ujarnya, kepada awak media di sela rapat kerja, belum lama ini.

Terkadang, ucapnya, kekurangan itu berdampak pada lini pendidikan, khususnya sekolah di daerah. Contohnya, SMK di wilayah itu, yang kurang termanfaatkan dengan baik. Tidak adanya guru dengan kompetensi kejuruan, membuat para pengajar di sekolah tersebut banyak yang pindah.

Kondisi itu berakibat pada penurunan akreditasi hingga kualitas sekolah. Persoalan yang mestinya dilihat, ucap dia, guru-guru yang mengajar di SMK wajib berkompetensi sebagai tenaga pendidik dengan ahli, atau latar belakang pengajar di kejuruan. Artinya bukan sembarangan guru karena harus memiliki basic khusus untuk bisa mengajar di sekolah tersebut.

“Tenaga pengajarnya rata-rata masih kontrak atau honor. Bahkan ada satu sekolah yang tidak memiliki satupun guru dengan status ASN,” ucap wakil rakyat dari Dapil IV yang meliputi Barsel, Bartim, Barut, dan Murung Raya tersebut. Terkait keberadaan SMK di wilayah tersebut, memang berjalan serta operasional seperti biasanya saja.

Namun masih belum bisa mengcover studi kejuruan, yang mestinya menjadi output dari sekolah tersebut. Legislator dari Fraksi PDIP itu mencontohkan seperti meubiller atau lainnya, dimana masih minim fasilitas dan sarana pendukung.