Desa Langgah Tempati Urutan Tertinggi Kasus Stunting di Gumas

Kontribusi dari Sekretariat DPRD Provinsi Kalteng, 15 April 2021 08:19, Dibaca 1,104 kali.

MMCKalteng - Palangka Raya – Kalangan DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) untuk menggencarkan sosialisasi dan penanganan kasus stunting di wilayah pelosok Bumi Tambun Bungai. Hal ini disampaikan Sekretaris Komisi III DPRD Kalteng yang membidangi Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Kuwu Senilawati saat dibincangi di gedung dewan, Rabu (14/4/2021).

Menurutnya, kasus stunting di wilayah pelosok harus mendapat perhatian dari pemerintah. Mengingat hal tersebut bertujuan untuk mensukseskan program Indonesia Bebas Stunting yang ditetapkan pemerintah pusat Republik Indonesia (RI) sejak tahun 2018 dan mulai disosialisasikan tahun 2019.

(Baca Juga : 45 Anggota DPRD Kalteng Resmi Dikukuhkan)

“Kasus stunting di Kalteng harus mendapat perhatian. Mengingat masih banyak kasus stunting yang terjadi khususnya di wilayah pelosok. Salah satunya seperti di Desa Tumbang Langgah yang berada di posisi pertama kasus stunting tertinggi di Kabupaten Gumas,” ucapnya.

Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) I meliputi Kabupaten Katingan, Gumas dan Kota Palangka Raya ini juga mengatakan, tingginya kasus stunting di Desa Tumbang Langgah disebabkan minimnya sosialisasi serta penanganan, karena sulitnya akses untuk mencapai Desa tersebut. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan untuk memperhatikan sejumlah aspek seperti peningkatan infrastruktur jalan, serta Sarana Prasarana (Sapras) kesehatan di wilayah setempat.

“Saat melaksanakan reses perseorangan ke Desa Tumbang Langgah, akses jalan menuju ke sana bisa dibilang cukup sulit karena mengalami kerusakan, sehingga masyarakat setempat juga meminta agar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) bisa merealisasikan peningkatan infrastruktur jalan menuju desa tersebut,” ujarnya.

Selain itu aspirasi dan usulan yang disampaikan masyarakat tersebut akan ditampung dan segera diteruskan kepada pemerintah, baik Pemerintah Provinsi (Pemprov) maupun Pemerintah Kabupaten (Pemkab) agar bisa direalisasikan. (Rovie / Foto: Rovie)